"PEMILU untuk masa depan INDONESIA yang lebih baik"

Kamis, 01 Agustus 2013

MK PUTUSKAN CALEG ANGGOTA DPRD DARI PARPOL BUKAN PESERTA PEMILU 2014 TAK PERLU MUNDUR



PUTUSAN
Nomor 39/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
…….
…….
……..

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 16 ayat (3) UU Parpol yang menyatakan, “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan Pemberhentian dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan:


Pasal 19 ayat (1)
             
              “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”;

Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.

Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3)
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 16 ayat (3) UU Parpol tidak mengakomodasi keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota legislatif, karena para Pemohon tidak dapat melanjutkan tugas pengabdian sebagai wakil rakyat hingga akhir masa bakti Tahun 2014. Para Pemohon terpaksa pindah partai politik disebabkan partai para Pemohon yang lama bukan lagi sebagai peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014, sementara para Pemohon masih bermaksud untuk menjadi calon anggota legislatif di daerah pada Pemilu Tahun 2014. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan latar belakang partai politik telah memperlakukan secara
sama terhadap hal yang berbeda. Menurut para Pemohon seharusnya ketentuan Pasal 16 ayat (3) a quo hanya dapat diberlakukan bagi anggota legislatif yang partai politiknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, bukan kepada para Pemohon yang partai politiknya tidak lagi sebagai peserta Pemilu Tahun 2014. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa semua calon anggota legislatif yang satu partai dengan para Pemohon ketika Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan Daerah Pemilihan para Pemohon telah pula terlebih dahulu pindah menjadi anggota partai politik lain, dan telah pula masuk sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2014, sehingga tidak ada calon anggota legislatif lain yang akan menggantikan para Pemohon dari partai asal para Pemohon. Akibatnya pada saat pengambilan keputusan yang sifatnya sangat strategis untuk kepentingan rakyat, anggota legislatif yang hadir tidak mencapai quorum
.
Menurut para Pemohon, pihaknya duduk sebagai anggota DPRD bukanlah merupakan perwakilan dari partai politik, melainkan merupakan perwakilan dari rakyat yang telah memilihnya. Dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol maka para Pemohon terpaksa meninggalkan konstituen yang memilihnya pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang lalu.

[3.11]       Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.12]       Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon pada persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan 16 Juli 2013, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.13]       Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pemberhentian para Pemohon sebagai anggota perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindakan para Pemohon yang menjadi anggota partai politik lain, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat. Hal ini mengingat bahwa setiap orang yang duduk dalam sebuah partai dianggap telah memahami visi/misi partai sebagai aspirasi rakyat yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. Dengan demikian maka bagi anggota partai politik yang menjadi anggota partai politik lain harus berhenti dari partai politik yang lama dan berhenti sebagai anggota perwakilan rakyat yang lama guna memahami visi/misi dari partai politik yang baru sebelum yang bersangkutan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat.

[3.14]       Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dari DPR yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol telah sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf h dan huruf I Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa anggota bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR/DPRD apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi anggota partai politik lain. Konsekuensi logis dari perserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Keberadaan calon dan/atau anggota DPR dan anggota DPRD tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik atau kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR dan DPRD. Oleh karenanya ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol telah memiliki legal ratio yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian pemberhentian anggota sebagai anggota partai politik otomatis berhenti pula dari keanggotaan DPR atau DPRD.

[3.15]       Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, keterangan ahli, dan keterangan saksi serta bukti-bukti surat/tertulis dari para Pemohon, keterangan dari Pemerintah, dan keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.16]       Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 dan norma derivatifnya dalam perundang-undangan tentang DPR dan DPRD sebagai berikut:

                 Para pendiri negara telah memilih susunan negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan konstitusi, yang pemerintahan negaranya mengenal adanya cabang utama kekuasaan negara, antara lain, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk mengisi keanggotaan legislatif tersebut dipilih melalui Pemilu. Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas dan budaya yang beranekaragam, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Dengan dibaginya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan tersebut maka setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (2) UUD 1945]. Berdasarkan Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi maka pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijalankan secara demokratis berdasarkan prinsip negara hukum [vide Pasal 1 UUD 1945]. Oleh karena itu untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara demokratis berdasarkan Pancasila, terutama sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, di dalam pemerintahan pusat, selain Presiden yang menjalankan kekuasaan eksekutif, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang antara lain, menjalankan kekuasaan legislatif, dan untuk pemerintahan daerah di samping dibentuk Kepala Pemerintah Daerah dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkat masing-masing, yang anggota-anggotanya juga dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 19, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945]. Dengan dibentuknya Presiden dan DPR, serta dengan ditentukan adanya dua unsur pemerintahan daerah tersebut maka kerja sama yang harmonis antara kedua unsur pemerintahan daerah tersebut sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, yang antara lain, untuk pembentukan peraturan perundangan-undangan, menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945].

                 Berdasarkan uraian tersebut jelaslah arti pentingnya kedudukan dan fungsi DPR dan DPRD secara keanggotaan dan kelembagaan. Secara teknis fungsi tersebut diselenggarakan oleh para anggota sebagai bagian dari sistem Pemerintahan NKRI. Mengingat arti pentingnya kedudukan dan fungsi DPR dan DPRD tersebut maka keanggotaan DPR dan DPRD, secara konstitusional, haruslah menjadi suatu perhatian khusus, karena pada anggotalah terletak fungsi DPR dan DPRD, pemerintah dan pemerintahan daerah berlangsung secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Oleh karena itu eksistensi DPR dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sejatinya merupakan eksistensi anggota DPR dan DPRD. Komposisi keanggotaan DPR dan DPRD yang rekrutmennya diperoleh melalui Pemilu yang pesertanya adalah partai politik, sejatinya merupakan konfigurasi dari suatu representasi politik dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di dalam suatu daerah dan waktu tertentu. Selain itu, komposisi keanggotaan tersebut juga merupakan konfigurasi dari figur tokoh politik yang sebagai representasi ketokohan figur politik masyarakat, karena sistem dan mekanisme rekrutmen keanggotaan DPR dan DPRD ditentukan pula oleh figur tokoh politik secara individual. Dengan demikian maka konfigurasi politik ditentukan oleh partai politik dan figur tokoh politik. Terkait dengan itu maka partai politik dan figur tokoh politik sebagai faktor penentu dalam konfigurasi politik harus menjadi dasar dalam pemecahan permasalahan terkait dengan hal ihwal tentang DPR dan DPRD.

[3.17]       Menimbang bahwa konfigurasi representasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang diperoleh dari hasil Pemilu, adalah konfigurasi periode lima tahunan. Hasil Pemilu membentuk suatu konfigurasi politik, sebuah institusi lembaga perwakilan rakyat dengan komposisi sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Dalam hal institusi DPR dan DPRD maka konfigurasi DPR dan DPRD dalam periode lima tahun tersebut, tercermin dari partai politik yang memperoleh kursi untuk menempatkan wakilnya. Selain itu, konfigurasi itu juga mencerminkan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih (konstituen). Konfigurasi institusi DPR dan DPRD satu periode ini pada prinsipnya harus dipertahankan, sebagai sebuah amanat dari representasi rakyat melalui Pemilu. Representasi rakyat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi politik kenegaraan yang meletakkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk negara dan menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam Pemilu, rakyat langsung memilih siapa wakil yang dikehendakinya. Banyaknya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh wakil rakyat;

[3.18]       Menimbang bahwa legitimasi politik dalam sebuah konfigurasi tersebut harus dipertahankan, kecuali jika terjadi hal-hal yang menyebabkan harus dilakukannya pergantian, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD, karena kekosongan keanggotaan akan menghambat terselenggaranya tugas negara. Permasalahan hukum yang para Pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD, mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD.

[3.19]       Menimbang bahwa menurut Mahkamah prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan. Menurut Mahkamah meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota DPR atau DPRD oleh rakyat melalui Pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. Hak demikian tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pemahaman yang demikianlah, makna Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, dalam hal seseorang telah diberhentikan dari anggota partai politiknya berhenti pula keanggotaan yang bersangkutan mewakili partai tersebut di lembaga DPR atau DPRD. Jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain, mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya;

[3.20]       Menimbang bahwa menurut Mahkamah mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti. Jika partai politik tersebut tidak lagi memiliki calon anggota DPR atau DPRD dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti, sedangkan anggota DPR atau DPRD yang mewakili partai politik tersebut keluar dari DPR atau DPRD dan partai politik tersebut tidak melakukan penggantian antarwaktu, maka akan terjadi kekosongan anggota DPR atau DPRD. Kekosongan keanggotaan juga mungkin terjadi jika kepengurusan partai politik di tingkat regional sudah tidak ada lagi, akibat anggotanya sudah bergabung dengan partai politik lain atau partai politiknya sudah bergabung dengan partai politik lain, atau sebab lainnya yang terkait dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal demikian, penggantian antarwaktu tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan masalah hukum yaitu kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD;

[3.21]       Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya. Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu.Di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Menurut Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD;

[3.22]       Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

             Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]         Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon a quo;
[4.2]         Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3]         Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1.          Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1.             Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

a.         partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi,

b.          anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,

c.          tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

1.2.             Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,

“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:
a.          partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi,
b.          anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
c.          tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

2.          Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2.                  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas , dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas , selesai diucapkan pukul 14.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,
ttd.
M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Achmad Sodiki
ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Arief Hidayat

td.
Harjono

ttd.
Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani

1 komentar:

  1. Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWA GUMPALA saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWA GUMPALA di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWA GUMPALA












    Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWA GUMPALA saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWA GUMPALA di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWA GUMPALA

    BalasHapus